MENYONGSONG PEMILIHAN KEPALA DAERAH SERENTAK

serentak

Dinamika Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) terus berevolusi. Berawal dari keinginan DPR RI agar Pilkada dilakukan tidak langsung atau melalui mekanisme di Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) yang tertuang dalam Undang-Undang No. 22 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota. Dalam perkembangannya, UU ini mendapatkan penolakan yang luas dari berbagai elemen masyarakat yang tidak setuju terhadap proses pilkada yang akan dilakukan oleh DPRD. Oleh karena itu, untuk mengurangi kegaduhan politik yang sempat memanas, akhirnya dikembalikan pada Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 138/PUU-VII/2009, atas dasar tersebut, Presiden SBY diakhir masa Jabatannya menerbitkan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perppu) Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota yang mengamanatkan agar pelaksanaan Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota dikembalikan lagi pada pemilihan secara langsung oleh rakyat. Perppu ini juga melakukan perbaikan mendasar atas berbagai permasalahan pemilihan langsung yang selama ini telah dilaksanakan.

Pada tahap selanjutnya melalui rapat Paripurna, DPR RI kemudian menetapkan Perppu No. 1 Tahun 2014 ditetapkan menjadi Undang-Undang No. 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Perppu Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang. Karena masih terdapat beberapa inkonsistensi dan menyisakan sejumlah kendala apabila dilaksanakan sehingga UU. No 1 Tahun 2015 perlu disempurnakan terlebih dahulu. Selanjutnya melalui tahapan yang cukup alot dan panjang, Undang-Undang No. 8 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota disahkan. UU No. 8 Tahun 2015 ini terlahir setelah mengalami beberapa penyempurnaan, antara lain:

  1. Mekanisme pencalonan dilakukan secara berpasangan atau paket yaitu calon Gubernur dan Wakil Gubernur, calon Bupati dan Wakil Bupati serta calon Walikota dan Wakil Walikota secara berpasangan atau selama ini telah dilakukan. pasal (7).
  2. Persyaratan dukungan untuk calon Gubernur dan Wakil Gubernur yaitu berusia paling rendah 30 tahun, calon Bupati dan Wakil Bupati serta calon Walikota dan Wakil Walikota paling rendah berusia 25 tahun sementara untuk syarat pendididikan minimal SLTA/sederajat. pasal (7)
  3. Larangan Petahana dan keluarganya atau tidak memiliki konflik kepentingan dengan Petahana. Pasal (7) huruf (r).
  4. Terkait dengan Uji Publik/sosialisasi dihapus dari Tahapan Pilkada. Karena Uji Publik menjadi domain atau kewajiban partai politik atau gabungan partai politik yang mengusung pasangan calon tersebut termasuk calon Perseorangan yang juga harus melalui proses uji publik/sosialisasi kepada masyarakat.
  5. Penguatan pendelegasian tugas KPU dan Bawaslu sebagai penyelenggara Pemilihan Kepala Daerah adalah rezim Pemerintah Daerah sebagaimana diamanatkan Pasal 18 ayat (4) Undang-Undang Dasar 1945. Pasal (8)
  6. Syarat dukungan penduduk bagi calon perseorangan dinaikkan 3,5% menjadi kisaran 6,5 s.d 10% dengan pertimbangan bahwa harus disesuaikan dengan syarat dukungan dari partai politik atau gabungan partai politik yaitu minimal sebesar 20% kursi di DPRD atau 25% perolehan suara hasil pemilu. Peningkatan syarat dukungan bagi calon perseorangan agar sudah memiliki dasar legitimasi yang kuat sebagai calon dari jalur perseorangan maupun dari Partai Politik atau Gabungan Partai Politik. Pasal (40)
  7. Debat publik terbuka antar pasangan calon, penyebaran bahan kampanye kepada umum, alat peraga kampanye dan pemasangan iklan media cetak dan media masa elektronik akan fasilitasi oleh KPU Propinsi dan KPU Kab/Kota yang didanai dari APBD. Pasal (65)
  8. Ambang batas kemenangan 0 (nol) persen artinya hanya satu putaran atau kemenangan ditentukan dari hasil perolehan suara terbanyak, hal ini dapat lebih effesien dari sisi waktu dan anggaran. Pasal (107)
  9. Pelaksanaan Rekapitulasi perolehan suara di PPS dihilangkan langsung rekapitulasi dilakukan oleh PPK, KPU Kab/Kota dan KPU Propinsi. (pasal 115).
  10. Penanganan perselisihan sengketa hasil Pilkada akan diselesaikan oleh Mahkamah Konstitusi (MK). Pasal (157)
  11. Pembiayaan Pemilihan Kepala Daerah dibebankan kepada APBD dan dapat didukung oleh APBN. pasal (166)
  12. Dalam hal Wakil Gubernur, Wakil Bupati dan Wakil Walikota berhalangan tetap, berhenti atau diberhentikan, pengisian Wakil Gubernur, Wakil Bupati dan Wakil Walikota dilakukan melalui mekanisme pemilihan masing-masing oleh DPRD Propinsi dan DPRD Kab/Kota berdasarkan usulan dari Partai Politik/gabungan Partai Politik Pengusung. Pasal (176 ayat (1))
  13. Pemilihan Kepala Daerah serentak dilakukan beberapa tahap yang dimulai Desember 2015 untuk Propinsi, Kab/Kota yang Akhir Masa Jabatan (AMJ) Kepala Daerahnya berakhir tahun 2015 s.d. Semester I (pertama) tahun 2016. Tahap kedua dilaksanakan pada tahun 2017 untuk AMJ Semester II (kedua) tahun 2016 dan 2017.Tahap ketiga pilkada serentak akan dilaksanakan pada tahun 2018 untuk AMJ 2018 dan 2019.Selanjutnya Pilkada serentak secara nasional akan dilaksanakan pada tahun 2027. Pasal (201)
  14. Sebagaimana diatur dalam Undang-Undang No. 5 Tahun 2014 Tentang Aparatur Sipil Negara (ASN) yaitu bagi Penjabat Gubernur diisi oleh Pejabat Tinggi Madya sedangkan Penjabat Bupati/Walikota diisi oleh Pejabat Tinggi Pratama.
  15. Konsekuensi diselenggarkannya Pilkada serentak maka Kepala Daerah yang Akhir Masa Jabatanya tidak sampai satu periode akan diberi kompensasi uang. (pasal 202).

Selanjutnya UU No. 8 Tahun 2015 dilengkapi dengan petunjuk teknis pelaksanaan yang termuat dalam Peraturan Komisi Pemilihan Umum (PKPU) yang telah dikonsultasikan bersama DPR RI dan Kemendagri yaitu :

  1. PKPU No. 1 Tahun 2015 Tentang Pengelolaan dan Pelayanan Informasi Publik di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum.
  2. PKPU No. 2 Tahun 2015 Tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Walikota dan Wakil Walikota.
  3. PKPU No. 3 Tahun 2015 Tentang Tata Kerja KPU Propinsi/KIP Aceh dan KPU/KIP Kab/Kota dan Pembentukan Tata Kerja PPK, PPS dan KPPS Dalam Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Walikota dan Wakil Walikota.
  4. PKPU No. 4 Tahun 2015 Tentang Pemutahiran Data dan Data Pemilih Dalam Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Walikota dan Wakil Walikota.
  5. PKPU No. 5 Tahun 2015 Tentang Sosialisasi dan Partisipasi Masyarakat Dalam Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Walikota dan Wakil Walikota.
  6. PKPU No. 6 Tahun 2015 Tentang Norma, Standart, Prosedur, Kebutuhan Pengadaan dan Pendistribusian Perlengkapan Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Walikota dan Wakil Walikota.
  7. PKPU No. 7 Tahun 2015 Tentang Kampanye Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Walikota dan Wakil Walikota.
  8. PKPU No. 8 Tahun 2015 Tentang Dana Kampanye Peserta Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Walikota dan Wakil Walikota.
  9. PKPU No. 9 Tahun 2015 Tentang Pencalonan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Walikota dan Wakil Walikota.
  10. PKPU No. 10 Tahun 2015 Tentang Pemungutan Dan Penghitungan Suara Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Walikota dan Wakil Walikota.
  11. PKPU No. 11 Tahun 2015 Tentang Rekapitulasi Penghitungan Suara dan Penetapan Hasil Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Walikota dan Wakil Walikota.

Pilkada Serentak di Jawa Barat

Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) serentak yaitu sistem pemilihan yang melangsungkan pemilihan dalam satu waktu secara bersamaan, hal ini bertujuan untuk memudahkan teknis penyelenggaraan dan efesiensi anggaran pemilihan. Pelaksanaan Pilkada serentak tahap pertama dilaksanakan di 269 kota/kabupaten dan Propinsi di Indonesia yang akan berlangsung pada 9 Desember 2015. Di Jawa Barat sendiri terdapat 8 Kabupaten/Kota yang akan menggelar Pilkada diantaranya Kabupaten Sukabumi, Kabupaten Bandung, Kabupaten Indramayu, Kabupaten Karawang, Kabupaten Cianjur, Kabupaten Tasikmalaya, Kota Depok dan Kabupaten hasil pemekaran dari Ciamis yaitu Pangandaran. Sementara pada tahap kedua terdapat 3 kota/kab yang akan melaksanakan pilkada pada bulan Februari 2017, dan tahap ketiga yang akan berlangsung pada Juni 2018, terdapat 16 Kab/Kota termasuk Kabupaten Cirebon. Pada tahun 2018 ini juga akan dilaksanakan Pemilihan Gubernur Jabar yang pelaksanannya berbarengan dengan 16 kab/kota tersebut.

 

Sudiono, S.Pd. (Komisioner KPU Kab. Cirebon, Divisi Perencanaan, Program dan Data)

 

Contact Us

KPU Kabupaten Cirebon
Jalan R. Dewi Sartika No. 100
Sumber - Cirebon
Kode Pos 46511

Phone: (62) 231- 324.292
Fax:(62) 231- 324.293
E-mail : info@kpud-cirebonkab.go.id

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *